Ria Norsan : Sejumlah Kabupaten/Kota di Kalbar Kesulitan Keuangan.

Ria Norsan.

Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan,  curhat  kepada Anggota DPR RI Komisi II, Kementerian Dalam Negeri,  dan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Gubernur se - Indonesia  dalam dengar pendapat erkait kondisi beban fiskal yang dihadapi sejumlah daerah akibat efisiensi anggaran  oleh pemerintah pusat dan pemangkasan transfer pusat ke daerah, pada Senin 8 Juni 2026.

Dalam dengar pendapat Ria Norsan menyampaikan permasalahan yang menerpa di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat yaitu PPPK  dan TKD  untuk dicarikan solusi dan jalan keluar secara bersama-sama DPR RI, Kemendari,  Menpan RB dan Pemerintah Daerah.

"Kami di Kalimantan Barat sudah berusaha provinsi bisa menekan angka belanja dibawah 30% yaitu 28,88%, kabupaten kota di Kalbar hanya Sambas yang bisa dibawah 30%" ungkap Ria Norsan.

Gubernur juga menyampaikan di dalam forum bahwa sejumlah kabupate/ kota tidak bisa menekan angka belanja  dibawah 30% hal ini disebabkan  membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

"Ada enam Kabupaten/kota  di Kalimantan Barat  hampir kolaps" ungkapnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, Pemprov Kalbar  membantu ke enam daerah melalui pinjaman dari bank daerah, keterbatasan anggaran membuat beberapa pemerintah daerah berencana merumahkan PPPK.

Namun, menurutnya langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan karena menyangkut nasib para pegawai yang telah diangkat untuk menjalankan tugas pelayanan publik.