Trending
 |
| Petani sawit di kabupaten Sekadau Kalbar kini cemas dan was - was atas keputusan larangan pemerintah mengekspor CPO (wkt) |
Sekadau,wartakalbarterkini.com - Petani kelapa sawit di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat mengaku sangat cemas dan was - was akibat keputusan pemerintah menyangkut penghentian ekspor CPO (Crude Palm Oil ) dan minyak goreng .
Kecemasan akan dampak dari keputusan pemerintah diutarakan Soepardi (46 thn ) seorang petani sawit di Kecamatan Sekadau Hulu.Petani pemilik lahan 3 ha ini sangat terpukul dengan adanya penyetopan keran ekspor CPO dan minyak goreng ditengah membaiknya harga TBS kelapa sawit.
Dijelaskannya , masih terngiang diingatannya pernah mengalami terpuruknya harga TBS selitar tahun 2019 hal pahit itu menyelimuti hingga kini , namun keputusan pemerintah beberapa hari lalu sudah mulai terasa dampaknya .
" Akibat pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah saat ini harga TBS sudah nyaris terjun bebas , harga jual kemaren (Sabtu ) sudah Rp.2.500 ada penurunan harga sebesar Rp.1000,- hal ini sangat mengkhawatirkan dan sejumlah petani sudah harap - harap cemas dengan harga yang droop" kata Soepardi Senin 25 April 2022, ditemui di Seladau.
Buah dari keputusan pemerintah ini jelasnya akan dialami petani kecil yang menyandarkan ekonomi keluarga selaku petani sawit , belum lagi harga pupuk sangat mahal dikhawatirkan tanaman terancam tak terawat kalau harga TBS semakin anjlok .
"Bagaimana kita beli pupuk kalau harga TBS semakin jatuh , kalau pupuk juga ikut turun harga masih bisa kita siasati . Harapan kita pemerintah bisa melihat dan merasakan dampak luar biasa ditingkat petani"tandasnya.
Akibat keputusan pemerintah ini juga sudah dirasakan Stefanus (52 th ) petani sawit di Sekadau Hilir pemilik lahan seluas 2 ha ini mengaku was - was akan harga TBS jatuh dan petani akan mengalami kesulitan melakukan perawatan tanaman .
" Harga Tandan Buah Segar ( TBS ) hari ini sudah Rp.2.500,- ada penurunan Rp.1.000,- penurunannya cukup tajam " ujarnya.
Situasi ini jelasnya kalau berlangsung lama akan merugikan petani sawit ditingkat bawah .
Sebelumnya diberitakan , Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo membuat keputusan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28/4/2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.(jr)